DILEMA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Pikiran:

Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A. ( Pj. Rektor Universitas Batanghari )

Bersamaan dengan berakhirnya masa penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berbagai metode seleksi baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN atau Mandiri untuk tahun ajaran pendidikan tahun 2021/2022 baik untuk pendidikan akademik maupun vokasi, maka bagi yang lulus akan mengikuti proses selanjutnya untuk dapat tercatat menjadi mahasiswa pada PT yang dipilih. Bagaimana halnya dengan mereka yang tidak lulus, hilang kesempatan untuk masuk PTN pada tahun ini, walau masih ada jatah dua kali lagi untuk mengikuti SBMPTN.

Salah satu pilihan yang masih terbuka kalau masih mau kuliah tahun ini adalah mendaftar di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Walaupun kasusnya tidak selalu PTS menjadi pilihan terakhir karena ada juga diantara calon yang sudah awal-awal memutuskan untuk memilih PTS untuk tempat kuliah dengan berbagai alasan diantaranya kualitas PTS dan program studi yang ditawarkan. Namun demikian, bagaimanapun kondisinya yang jelas PTS merupakan tempat generasi Indonesia ditempa dan dipersiapkan dengan bekal berupa kompetensi yang diperlukan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini.

Sehingga pemikiran yang harus dikembangkan adalah bagaimana membuat PTS dapat tumbuh dan berkembang menjadi PT yang memiliki kemampuan maksimal untuk membentuk generasi terdidik sebagai backbone-nya Indonesia. Hal ini akan menjadi lebih menarik jika ditinjau data dan potret PTS saat ini.

Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia mencapai 60 persen dari institusi pendidikan tinggi di negara ini, begitu juga dengan jumlah mahasiswanya sekitar 60 persen dari seluruh mahasiswa di Indonesia adalah mahasiswa di PTS. Artinya secara umum, baik kuantitas PTS maupun jumlah mahasiswa PTS justru lebih besar daripada PTN.

Dengan porsi yang besar itu maka PTS mempunyai andil yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia di negara ini. Artinya jika PTS berkualitas maka ada harapan baik juga kualitas sumber daya manusia, begitu juga sebaliknya jika PTS yang tidak berkualitas maka sulit diharapkan sumber daya manusia kita akan mempunyai kualitas yang baik juga.

Dari aspek bidang keilmuan, khusus untuk Sumatera Barat ada 96 PTS, jumlah mahasiswa 91 ribu dengan 413 Prodi, 60 persen dengan peringkat akreditasi B dan 8 diantaranya dengan peringkat akreditasi A. Dilihat dari bidang ilmu didominasi oleh sosial, kesehatan dan pendidikan dan minus bidang seni budaya serta sastra (LLDIKTI X, 2022). Dari angka-angka yang ditampilkan di atas kalaupun mahasiswa PTS tidak lebih banyak dari PTN yang ada setidaknya untuk kasus Sumatera Barat jumlah mahasiswa yang di PTS sama dengan yang di PTN.

Kompetensi dapat dilihat dari berbagai aspek mulai dari pengetahuan keterampilan sikap dan kinerjanya, hal ini bisa didapatkan salah satunya melalui perguruan tinggi. Caranya supaya PTS bisa berperan optimal untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan PTS itu. Kekuatan PTS bisa dilihat dari tiga aspek utama diantaranya keuangan, pengelolaan dan infrastruktur.

Saat ini hampir 100 persen PTS mengandalkan pembayaran SPP sebagai sumber keuangan untuk mengelola institusinya, sementara kemampuan PT untuk mendapatkan dana tambahan dari kegiatan penelitian atau kerjasama sebagai bagian dari kegiatan tridharma masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat kualifikasi sebagai peneliti untuk ikut dalam skim penelitian dan jaringan kerjasama yang terbatas dengan dunia usaha dan dunia industri.

Ditinjau dari segi pengelolaan yang sangat urgen pada PTS adalah proses pengambilan keputusan di mana proses pengambilan keputusan ini tidak terlepas dari bentuk pengelola PTS itu ada beberapa bentuk lembaga pengelola perguruan tinggi swasta yaitu pribadi, keluarga, perkumpulan Ormas dan bentuk lainnya. Format lembaga penyelenggara atau pengelola PTS inilah yang akan nanti mewarnai corak pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan keputusan yang diambil.

Terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam jangka panjang keputusan yang diambil oleh pimpinan PT berpengaruh terhadap institusi secara keseluruhan, kesalahan dalam mengambil keputusan berakibat pada salahnya strategi yang dengan demikian keputusan tersebut tidak akan memperbaiki kondisi yang ada. Hal ini menunjukan pengalaman, orientasi dan latar belakang badan penyelenggara atau yayasan akan mementukan perkembangan PTS melalui keputusan yang dibuat dalam merespon isu strategis dalam peningkatan kualitas seperti pengembangan dosen, infrastruktur sistem pengelolaan dan kurikulum.

Aspek yang ketiga adalah infrastruktur atau sarana prasarana. Di satu sisi, pertumbuhan tinggi swasta akan diminati jika mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai serta layak. Namun, di sisi lain penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi itu tentunya membutuhkan investasi yang relatif besar. Ini seperti lingkaran yang susah untuk diputus. Solusinya adalah pasti ada pihak yang mau dan mampu untuk berkontribusi atau investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penyelenggaraan pendidikan tinggi di institusi perguruan tinggi swasta.

Di sisi lain, PTS juga mempunyai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal adalah adanya aturan, mekanisme dan kebijakan baru pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek yang harus dipedomani serta direspon dengan melakukan berbagai perobahan di sana sini yang kadang memerlukan investasi sumber daya. Sedangkan tantangan eksternal diantaranya adalah revolusi industri 4.0 yang mengharuskan PTS untuk beradaptasi dengan melakukan berbagai penyesuaian di berbagai segi diantaranya sistem, infrastruktur, kurikulum, proses bisnis yang juga menghendaki investasi sumberdaya jika tidak ingin tertinggal dengan PTS lainnya.

Alternatif solusi yang bisa dipilih oleh PTS supaya bisa baik dan sehat dan selanjutnya bisa berkontribusi optimal bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pertama, sumber keuangan PTS perlu meningkatkan pendapatan di luar SPP diantaranya dengan meningkatkan kerja sama penelitian dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, komersialisasi paten yang dihasilkan oleh dosen.

Yang mana hal ini tentu memerlukan sumber daya dosen yang berkinerja tinggi untuk menghasilkan semuanya itu. Disamping juga diharapkan peran dari stakeholders diantaranya alumni, BUMN, dan kalangan industri, termasuk pemerintah daerah. Walaupun terikat dengan aturan bahwa pengelolaan PT bukan domainnya pemda, tetapi mungkin bisa dicari celah yang tidak melanggar tetapi PTS tetap mendapatkan perhatian. Ataupun masyarakat umum yang terpanggil untuk memberikan kontribusi dalam menunjang keberadaan PTS untuk dapat berperan optimal.

Dari segi pengelolaan alternatif solusi yang bisa digunakan adalah belajar dari best practice PTS yang sudah baik jalannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, para pengelola bisa belajar bagaimana mekanisme pengambilan keputusan yang tepat sehingga bisa menjawab tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal.

Yang ketiga untuk mengatasi masalah sarana prasarana atau infrastruktur maka PTS berkolaborasi dengan PTN ataupun sesama PTS ataupun dengan lembaga penelitian atau pemerintah dalam penggunaan labor dan peralatan penunjang dalam bentuk sharing recources terutama untuk peralatan umumnya untuk bidang kesehatan dan keteknikan yang mahal harganya.

Beranjak dari fenomena di atas terlihat peran penting PTS dalam menghasilkan generasi terdidik Indonesia, sehingganya semua kita perlu memberikan perhatian pada PTS terutama yang mendapat amanah sebagai badan penyelenggaran PTS. Pemerintah daerah yang juga secara tidak langsung mendapat manfaat dengan keberadaan PTS yang berkualitas dalam menyiapkan generasi yang kompeten dan peningkatan kualitas SDM terutama di daerah mana PTS itu berada. Masyarakat diharapkan selalu juga memberikan perhatian dan pengawasan terhadap PTS untuk selalu berada dalam koridor tata kelola yang baik. (*)

Publish on:

Harian Umum HALUAN Padang, Edisi : 281, Tahun Ke - 74, Jum‘at, 19 Agustus 2022, hal. 1 dan 3.